Sabtu, 17 September 2011

diskresi kepolisian dalam perspektif hukum

A.        Latar Belakang .
Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia.. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.
Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum,. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.
Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya. Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.
Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan diamana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinanannya.
Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal- hal diatas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan  sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum . Maka  oleh sebab itu penulis menguraikan tentang tindakan diskresi yang dilakukan oleh Polisi dalam makalah ini yang berjudul “ Tindakan Diskresi Dalam Tugas- Tugas Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Hukum “.

B.        Permasalahan.
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut ;
1.    Apakah diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan hukum?
2.    Bagaimana diskresi kepolisian diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian?
3.    Bagaimana penerapan diskresi kepolisian tidak dapat dituntut didepan hukum ?

C.        Tujuan dan Manfaat
Dalam penulisan makalah ini, penulis menguraikan tujuan dan manfaat sebagai berikut ;
1.   Tujuan.
a.   Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang diskresi kepolisian.
b.   Untuk mengetahui bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
c.   Untuk mengetahui bagaimana penerapan diskresi kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum.
2.   Manfaat.
a.   Bagi Penulis, adalah untuk melatih kemampuan dan pengetahuan tentang diskresi kepolisian dari perspektif hukum dan merupakan pembelajaran tentang sebagian dari hukum kepolisian dalam mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK.
b.   Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, adalah terlaksana dan tercapainya program pembelajaran yang telah disusun sebelumnya.
c.   Bagi Petugas Polisi, dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang - wenangan.

D.        Pengertian- Pengertian
1.    Pengertian Diskresi Kepolisian.
a.    Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

b.    Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Prof R. Abdussalam, (1997, 25-26) mengartikan diskresi kepolisian yaitu: an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.
Artinya, diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.
c.    Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi.

d.    Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (Pramadya, 1977: 91).

e.    Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan (Shadily, 2002: 185).

f.     Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, 2002: 38).

g.    Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresibahwa: “discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).

h.    Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan (Soekanto, 2002: 15).

2.    Pengertian Tindakan Diskresi Kepolisian.
Menurut Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut ;
1)   tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut;
2)   tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinanannya.

3.    Pengertian Tugas Kepolisian.
a.    Menurut Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2). menegakkan hukum; dan
3).  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
b.    Menurut Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
1).  melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2).  menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3).  membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4). turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5). memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6). melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7). melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8).  menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9).  melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10).melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11).memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12).melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.        Sistematika.
BAB I        PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
B.   Permasalahan
C.   Tujuan dan Manfaat
D.   Pengertian-Pengertian
E.   Sistematika
BAB II       DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KETENTUAN HUKUM
A.   Ketentuan Hukum Diskresi Kepolisian dan yang Berkaitan.
B.   Pembahasan
BAB III      DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN
A.   Data Empiris
B.   Pembahasan

BAB IV     PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN TIDAK DAPAT DITUNTUT.
A.   Data Empiris
B.   Pembahasan
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN
A.   Kesimpulan
B.   Saran


















BAB II
DISKRESI KEPOLISIAN DIATUR DALAM KETENTUAN HUKUM

A.           Ketentuan Hukum Diskresi Kepolisian dan yang berkaitan.
Diskresi Kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.
Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia”.
Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(ayat 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a.   tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c.   harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d.   pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e.   menghormati HAM.
Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU no 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diskresi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain ;
Dalam Pasal 7 ayat 1j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun " tindakan lain " ini dibatasi dengan syarat :
a.   Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b.   Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
c.   Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya;
d.   Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e.   Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a sub 4 dan pasal 7 ayat (1) sub j).

B.           Pembahasan
Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.  Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut  Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan  “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan  “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Dalam tugas- tugas kepolisian khususnya  tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a.    tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam system hukum di Indonesia dikenal 4 ( empat ) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasan- kebiasaan.
b.    selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
c.    harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.
d.    pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
artinya pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat–saat tertentu (emergencies) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.
e.    menghormati HAM.
Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.
















BAB III
DISKRESI  DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN

Sebelum kita membicarakan pelaksanaan Diskresi Kepoloisian dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas- tugas kepolisian maka perlu kita terlebih dahulu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian.  Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :
a.         Etika pengabdian/kepribadian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegak hukum serta pelindung,  pengayom dan pelayan masyarakat.
b.         Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
c.         Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral,  mandiri dan  tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kode etik profesi Polri mencakup norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance dan good governance.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.
Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena :
(1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,
(2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
(3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.


James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu :
(1) police-invoked law enforcement, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
(2) citizen-invoked law enforcement, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
(3) police-invoked order maintenance, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (intermidiate), apakah pimpinannya akan memerintahkan take it easy atau more vigorous; dan
(4) citizen-invoked order maintenance, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.
Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.
Bila diskresi diterapkan secara salah maka akan terjadi penyimpangan, menurut Teori dari Klitgard ;1998  seperti yang dikutip Meliala (2000) untuk menjelaskan penyimpangan diskresi sebagai korupsi polisi tersebut adalah sebagai berikut:
C = P + D - A
Keterangan : C = Corruption, P = Power, D = Discretion, A = Accountability.

Jerimi Pope menyatakan :
Coruption involves behavior on the part of officials in the public sector; whether politician or civil servants, in wich they improperly and unlawfully enrich them selves or those close to them by the misuse of the public power entrusted them (Saputro paulus : 2000).

Diskresi yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah atau pelanggaran hukum tidak ada aturan atau batasan yang jelas sehingga sering menyimpang dari ketentuan atau prinsip dari diskresi. Masalah dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi adalah : Pertama bersifat individual oleh petugas polisi di lapangan yang menjadi dasar adalah apa yang diketahui atau dimengerti oleh petugas dilapangan yang dianggap benar.

Pelaksanaan hukum secara selektif merupakan bentuk diskresi birokrasi di mana pengambil kebijaksanaan kepolisian menentukan prioritas organisasi kepada para petugas di lapangan. Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan Polisi untuk mengesampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek, bersifat subjektif dan sangat situasional dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat. Ditinjau dari pelaksanaan operasional Kepolisian, tindakan mengesampingkan perkara juga dilakukan, dengan pertimbangan masing-masing perkara itu bisa berbeda-antara satu tempat dengan tempat lain.

Tindakan tersebut di atas dilakukan oleh para petugas kepolisian dapat dikerenakan adanya kekaburan pemahaman hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para pejabat dalam birokrasi, yang mendukung atau merestui tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut juga dapat diakibatkan kurang baiknya sistem kontrol (pseudo control). Hal lain yang juga mempengaruhi adalah dari masyarakatnya yang kadang enggan untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur hukum.


























BAB IV
PENERAPAN DISKRESI YANG TIDAK DAPAT DITUNTUT DI DEPAN HUKUM

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebgai batasan- batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited.  Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:
1.   Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2.   Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3.   Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
4.   Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (MABESPOLRI, 2002:132).

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a.   Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
b.   Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
c.   Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
d.   Atas kehendak mereka sendiri.
e.   Tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Faal, 1991: 74).
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.           Kesimpulan.
Berdasarkan uraian dalam Bab Pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1.    Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.  Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut  Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan  “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan  “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.
2.    Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas- tugaskepolisian maka perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika ini sebagai dasar pembentuk “penilaian sendiri “ bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan, meliputi : etika kepribadian/ pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.
3.    Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:
a.    Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
b.    Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
b.    Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
c.    Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

B.           Saran.
Adapun beberapa saran penulis sebagai rekomendasi terhadap kewenangan khusus yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain ;
1.    Diskresi Kepolisisan harus diatur dengan lebih gamblang dalam hukum positif selain Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas “Kepastian Hukum” dan “ Menghormati HAM”  lebih tampak.
2.    Perlu upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.